BLITARHARIINI.COM – Ngaku dekengan pusat, Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah baru-baru ini bertemu dengan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU).
Namun pertemuan orang berambut jambul biru itu justru harus kembali dengan tangan kosong dan menimbulkan kekecewaan mendalam.
Meski membawa sejumlah proposal penting termasuk perbaikan Pasar Kesamben yang sudah terbakar sejak 2022 lalu, hasilnya tetap nihil untuk tahun 2025 ini.
Langkah yang diambil Wabup Beky tampak seperti upaya simbolis tanpa dampak nyata. Proposal-proposal yang dibawa seolah hanya menjadi dokumen formalitas belaka karena pemerintah pusat kembali menunda realisasi pembangunan dengan alasan efisiensi anggaran dan kebijakan dinamis.
Hal ini menunjukkan lemahnya pengaruh dan daya tawar Pemkab Blitar dalam memperjuangkan kepentingan masyarakatnya sendiri.
Janji-janji bahwa proposal akan ditinjau ulang pada tahun 2026 pun terdengar seperti janji kosong yang berulang kali diucapkan tanpa bukti konkrit.
Sikap pemerintah pusat yang terus mengulur waktu ini jelas merugikan para pedagang Pasar Kesamben yang sudah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian dan kesulitan ekonomi akibat harus menempati kios sementara dengan omzet anjlok drastis.
Pernyataan Plt Asisten Pemerintahan Rully Wahyu Prasetyowanto justru memperlihatkan ketidakjelasan arah kebijakan.
“tahun 2025 terencana awalnya tapi tidak bisa direalisasikan karena dinamika,” kalimat itu menggambarkan betapa rapuh dan tidak terorganisirnya proses pengajuan proyek vital tersebut.
Lebih jauh lagi, kegagalan Pemkab Blitar dalam memastikan pembangunan pasar sejak usulan pertama pada 2022 lalu menunjukkan kurangnya koordinasi efektif serta kemampuan negosiasi di tingkat pusat.
Ini mencoreng kredibilitas pemerintahan daerah sekaligus membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap janji-janji pejabat mereka sendiri.
Para pedagang kini hanya bisa berharap kosong sambil menunggu kepemimpinan baru bupati mampu membalikkan keadaan—sebuah harapan besar namun sulit dipercaya jika melihat rekam jejak selama tiga tahun terakhir penuh penundaan dan ketidakpastian.
Singkat kata, situasi ini mencerminkan kegagalan birokrasi baik di tingkat daerah maupun pusat dalam menangani masalah krusial bagi kesejahteraan rakyat kecil. Jika tidak ada perubahan signifikan segera dilakukan, maka kerugian sosial-ekonomi akibat tertundanya pembangunan Pasar Kesamben akan semakin membesar tanpa solusi nyata di depan mata.
