BLITARHARIINI.COM – Setelah viral di media sosial terkait pelayanan buruk dan kondisi keuangan RSUD Mardi Waluyo Blitar yang nyaris kolaps mencuat ke publik, manajemen rumah sakit pelat merah ini justru memilih langkah yang jauh dari solusi nyata.
Alih-alih memperbaiki layanan atau menyelesaikan tunggakan hak pegawai sebesar Rp12 miliar, mereka malah sibuk membuat video review pasien yang terkesan dipaksakan.
Dalam unggahan terbaru pada Sabtu (24/5/2025), akun Instagram dan TikTok resmi RSUD Mardi Waluyo menampilkan video testimoni seorang pasien yang tampak puas dengan pelayanan rumah sakit.
Namun, video tersebut hanya tampak manis di permukaan, hambar, tanpa dampak berarti, dan lebih mirip konten pelipur lara daripada upaya serius memperbaiki citra.
Publik merespons dengan dingin. Di Instagram, video itu hanya mengumpulkan sekitar 100 likes, mayoritas dari pegawai rumah sakit sendiri.
Komentar yang muncul didominasi oleh sesama tenaga kesehatan, bukan masyarakat umum. Di TikTok, jumlah penonton bahkan mentok di angka 2.000 dalam 24 jam, angka yang sangat kecil untuk sebuah institusi pemerintah dengan anggaran besar dan status rumah sakit rujukan.
Ironisnya, akun media sosial RSUD Mardi Waluyo selama ini hanya berisi konten seremonial, ucapan hari besar, belasungkawa, dan jadwal praktik—konten asal ada yang jelas tidak menarik perhatian publik apalagi memulihkan kepercayaan pasien.
Padahal, di tengah krisis internal yang semakin parah—pendapatan merosot, pelayanan diragukan, hak pegawai tertunggak, dan posisi direktur yang akan segera kosong—seharusnya ada langkah transparan dan konkret, bukan sekadar video iklan murahan yang kalah pamor dari konten kreator TikTok pemula.
Strategi pencitraan dadakan ini jelas hanya kedok sementara, upaya menambal krisis dengan kosmetik digital yang tidak mampu menyembunyikan luka mendalam di tubuh rumah sakit.
Tanpa perubahan nyata, yang paling dirugikan adalah masyarakat Kota Blitar, yang selama ini mengandalkan RSUD ini sebagai fasilitas kesehatan utama yang dibiayai dari APBD alias uang pajak rakyat.
Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi, sudah memberikan teguran keras agar jajaran RSUD segera berbenah.
“Kami desak agar segera ada tindakan. RSUD ini penyumbang PAD terbesar, tak boleh dibiarkan lesu begitu saja,” tegas Agus Zunaidi.
Sementara itu, Direktur RSUD Mardi Waluyo, dr. M Muchlis, hanya berjanji akan melakukan evaluasi dan berkomitmen untuk berbenah.
“Kami telusuri apakah ada pelayanan yang kurang ramah atau humanis. Semua divisi kami evaluasi,” ujarnya. Namun, janji-janji tersebut belum terlihat wujud nyata di lapangan.
“Kami ingin hadir sebagai rumah sakit yang ramah, profesional, dan melayani masyarakat dengan humanis. Ini proses, dan kami sedang berbenah,” tambah M Muchlis, meski proses yang dimaksud tampak lamban dan minim hasil.
Sementara itu, krisis terus membayangi RSUD Mardi Waluyo tanpa tanda-tanda perbaikan yang signifikan.
