BLITARHARIINI.COM – Nuhan Eko Wahyudi, legislator Kota Blitar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi sorotan karena sikapnya pasang badan setelah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga harian lepas atau honorer.
Publik menduga kalau di balik kemarahan tersebut, muncul dugaan kuat bahwa sebagian tenaga honorer yang di-PHK adalah “orang titipan” anggota DPRD, yang selama ini mendapat perlindungan khusus.
Pria kelahiran Blitar yang kini berusia 48 tahun ini resmi menjabat sebagai anggota DPRD Kota Blitar periode 2014–2019 dan 2024–2029.
Nuhan Eko Wahyudi tercatat tinggal di Kota Blitar dan beragama Islam. Ia bukan penyandang disabilitas serta telah berstatus menikah.
Berpengalaman lebih dari satu dekade di dunia legislatif, Nuhan sebelumnya menjabat sebagai Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Blitar sejak 2014 hingga 2024.
Setelah Pilkada 2020, Kota Blitar mengalami PHK massal yang berdampak pada ratusan tenaga honorer di berbagai dinas.
Data yang beredar menunjukkan jumlah tenaga honorer yang di-PHK mencapai 465 orang dari total 787 tenaga honorer di beberapa dinas, dengan persentase PHK yang sangat signifikan.
Namun dari ratusan orang yang di PHK Nuhan berbeda sikap dengan 26 orang yang di PHK di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Blitar.
Lulusan Universitas Kadiri tahun 2003 ini menamatkan pendidikan menengahnya di MAN Kediri II pada 1998. Selain aktif di legislatif, ia juga dikenal memiliki rekam jejak kuat dalam organisasi keagamaan.
Ia menjabat Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Blitar periode 2014–2019.
Masyarakat dan sejumlah pengamat politik lokal mulai berspekulasi bahwa tenaga honorer yang di-PHK sebagian besar adalah kader atau orang dekat anggota DPRD yang selama ini mendapatkan posisi sebagai bentuk titipan politik.
Dugaan ini diperkuat oleh sejumlah sumber internal yang menyebutkan bahwa beberapa honorer tersebut memiliki hubungan erat dengan anggota dewan, sehingga PHK mereka dianggap sebagai ancaman terhadap jaringan politik yang selama ini terbangun.
Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, banyak yang bilang ini bukan sekadar soal hak tenaga kerja, tapi ada unsur politiknya.
“Mereka yang di-PHK itu kan banyak yang selama ini ‘aman’ karena titipan anggota DPRD. Jadi wajar kalau DPRD marah besar, karena ini menyangkut kepentingan mereka juga,” katanya.
