BLITARHARIINI.COM – Pengangkatan Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansyah sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blitar untuk periode 2025–2029 menimbulkan sejumlah pertanyaan dan kekhawatiran.
Proses penunjukan Beky yang berlangsung dalam Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) di ruang Candi Penataran terkesan dipaksakan tanpa adanya mekanisme voting yang transparan.
Seluruh ketua cabang olahraga (cabor) hanya menunjuk Beky sebagai calon tunggal dan menetapkannya secara aklamasi, yang justru menimbulkan kesan kurangnya demokrasi dan kebebasan memilih dalam forum tersebut.
Situasi ini menimbulkan keraguan apakah keputusan tersebut benar-benar mencerminkan aspirasi seluruh insan olahraga di Kabupaten Blitar, ataukah lebih merupakan hasil tekanan politik dan kepentingan tertentu.
Kekompakan yang disebut-sebut oleh Sugeng Suroso, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, bisa jadi hanya formalitas belaka tanpa adanya evaluasi kritis terhadap figur Beky yang sebenarnya belum tentu memiliki rekam jejak kuat dalam dunia olahraga.
Beky menggantikan Tony Andreas yang telah memimpin KONI selama dua periode. Namun, penggantian ini tidak serta merta menjamin kemajuan.
Justru, dengan latar belakang Beky yang lebih dikenal sebagai pejabat pemerintahan daripada praktisi olahraga, ada kekhawatiran bahwa fokus dan perhatian terhadap pengembangan prestasi olahraga akan teralihkan oleh urusan birokrasi dan politik lokal.
Dalam sambutannya, Beky menegaskan bahwa amanah ini adalah tanggung jawab besar dan bukan sekadar jabatan.
Namun, pernyataan tersebut justru menimbulkan tekanan besar yang bisa berujung pada kegagalan, mengingat target ambisius untuk masuk lima besar pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025 sangat sulit dicapai dengan kondisi saat ini.
Tanpa strategi yang jelas dan dukungan nyata dari semua pihak, target tersebut berpotensi menjadi janji kosong yang hanya menambah beban dan kekecewaan bagi atlet dan masyarakat olahraga di Blitar.
