BLITARHARIINI.COM – Elim Tyu Samba, Wakil Wali Kota Blitar yang masih sangat muda, ternyata menyimpan sejumlah kontroversi yang patut dipertanyakan.
Berdasarkan asumsi dan kabar yang beredar, Elim pernah aktif di aplikasi Bigo, sebuah platform live streaming yang sering kali dikaitkan dengan konten yang kurang pantas dan tidak sesuai dengan citra seorang pejabat publik.
Aktifitas Elim di Bigo sempat dibagikan akun TikTok @fi.nuril, dalam unggahan tersebut akun itu membagikan id Bigo milik Elim Tyu Samba.
Akun Bigo yang diduga milik Elim memiliki 7.68K Fans, 1.01 follower, 41.3K Beans, dan 10.1K Diamonds.
Selain itu, dalam unggahan tersebut juga membagikan tangkapan layar id Bigo milik Elim Tyu Samba yang di bagikan di media sosial Twitter .
Aktivitas di aplikasi seperti Bigo ini menimbulkan keraguan serius mengenai profesionalisme dan integritas Elim sebagai wakil kepala daerah.
Sebagai pejabat yang seharusnya menjadi teladan masyarakat, keterlibatan dalam platform yang rawan konten negatif sangat tidak layak dan berpotensi merusak kepercayaan publik.
Lebih mengkhawatirkan lagi adalah kekayaan Elim Tyu Samba yang mencapai puluhan miliar rupiah, tepatnya sekitar Rp29,15 miliar, yang dilaporkan dalam laporan harta kekayaan pada Agustus 2024.
Dengan usia yang baru 29 tahun, kekayaan sebesar itu menimbulkan pertanyaan besar tentang sumber dan kehalalannya.
Apalagi jika dikaitkan dengan aktivitasnya di aplikasi Bigo, yang tidak mencerminkan sosok pejabat yang serius dan bertanggung jawab.
Kombinasi antara kekayaan yang fantastis dan rekam jejak yang dipertanyakan ini membuka spekulasi tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan jabatan atau sumber kekayaan yang tidak transparan.
Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pejabat publik.
Publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan terbuka mengenai asal-usul kekayaan Elim Tyu Samba serta aktivitas-aktivitas yang dapat mempengaruhi kredibilitasnya sebagai wakil wali kota.
Tanpa itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan terus menurun.
