BLITARHARIINI.COM – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Blitar kembali menggelar Forum Reboan dengan tema “Bagaimana Peran APH dalam Pengawasan Eksploitasi Tambang di Blitar?”.
Diskusi berlangsung di Sekretariat PC PMII Blitar pada Rabu (29/1/2025) malam dan dihadiri oleh puluhan kader dari berbagai kampus di Blitar Raya.
Ketua PC PMII Blitar, Muhammad Thoha Ma’ruf, yang memimpin jalannya diskusi, menjelaskan bahwa tema ini diangkat sebagai respons terhadap temuan PC PMII Blitar terkait eksploitasi tambang pasir dan batu (sirtu) yang merusak lingkungan.
Tambang Blitar Rugikan Masyarakat
Menurut Thoha, Blitar memiliki beberapa sungai yang menjadi jalur aliran lahar Gunung Kelud, seperti Kali Putih dan Kali Bladak. Namun, eksploitasi tambang yang dilakukan secara asal-asalan justru lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan manfaatnya.
“Dampaknya sudah terlihat jelas, mulai dari tanah longsor, rusaknya lahan pertanian, jalanan yang hancur, hingga polusi udara yang mengganggu kesehatan warga sekitar,” ungkapnya.
Thoha juga menyoroti insiden tragis yang pernah terjadi di lokasi pertambangan Blitar, di mana ada korban jiwa akibat kurangnya pengawasan. “Kalau ini terus dibiarkan tanpa pengawasan ketat, bukan tidak mungkin nyawa manusia kembali melayang,” tegasnya.
PMII Desak APH Bertindak Tegas
Dalam forum tersebut, PMII Blitar mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) di Blitar agar lebih serius dalam menegakkan aturan terkait eksploitasi tambang. Mereka meminta APH melakukan patroli dan inspeksi rutin di Kawasan Wilayah Lahar (KWL), serta menertibkan aktivitas tambang yang tidak memiliki izin resmi.
“Kalau tambang ilegal tetap dibiarkan, maka APH gagal menjalankan tugasnya. Lebih baik mundur saja daripada membiarkan masyarakat Blitar terus dirugikan,” ujar Thoha dengan tegas.
Menurutnya, tambang seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat sekitar, bukan justru merusak lingkungan. Ia menilai penggunaan alat manual lebih aman dibandingkan alat berat seperti ekskavator yang berpotensi meningkatkan kerusakan.
“Jangan sampai yang menikmati keuntungan justru perusahaan luar Blitar, sementara masyarakat kita hanya menerima dampak buruknya, mulai dari jalan rusak hingga polusi debu,” pungkasnya.
