BLITARHARIINI.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, Drs. Izul Marom, M.Sc, memimpin Rapat Koordinasi, Fasilitasi Monitoring, dan Evaluasi Bidang Pekerjaan Umum bersama Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur.
Rapat ini mengangkat tema “Progress Pembangunan Jalan Pansela di Kabupaten Malang – Kabupaten Blitar – Kabupaten Tulungagung” Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Candi Simping, Kantor Bupati Blitar di Kanigoro, pada Selasa (18/2).
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait guna memastikan kelancaran pembangunan Jalan Pansela, yang merupakan salah satu proyek strategis nasional.
Sekda Blitar didampingi oleh Asisten II Ekonomi Pembangunan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Blitar, serta perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.
Sementara itu, Kepala Bakorwil III Malang, Asep Kusdinar, S.Hut., M.H, turut hadir untuk memberikan masukan serta memastikan sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam penyelesaian proyek ini.
Fokus Rapat: Evaluasi dan Percepatan Pembangunan
Pembangunan Jalan Pansela (Pantai Selatan) menjadi prioritas utama dalam rapat ini mengingat jalur tersebut memiliki peran strategis dalam menghubungkan wilayah selatan Jawa Timur.
Jalan Pansela diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas antarwilayah serta mempercepat distribusi barang dan jasa, terutama bagi sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian di Kabupaten Malang, Blitar, dan Tulungagung.
Dalam rapat ini, Sekda Blitar menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi agar pembangunan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Pembangunan Jalan Pansela merupakan proyek yang sangat penting bagi masyarakat Blitar dan daerah sekitarnya. Kami ingin memastikan bahwa semua hambatan yang ada dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif,” ujar Izul Marom.
Menurut laporan yang disampaikan dalam rapat, beberapa segmen jalan masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pembebasan lahan dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Untuk itu, Sekda Blitar meminta kepada seluruh instansi terkait agar melakukan percepatan penyelesaian administrasi dan teknis yang diperlukan.
Sinergi Antarinstansi untuk Solusi Efektif
Dalam sesi diskusi, Kepala Bakorwil III Malang, Asep Kusdinar, menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang muncul dalam proyek ini.
“Kami dari Bakorwil III akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Selain itu, Asisten II Ekonomi Pembangunan Kabupaten Blitar juga menyoroti pentingnya sinergi antara dinas terkait agar pembangunan dapat berjalan optimal.
Ia menekankan bahwa selain aspek teknis, faktor sosial seperti partisipasi masyarakat juga harus diperhatikan.
“Kami berharap masyarakat turut mendukung proyek ini karena manfaatnya akan dirasakan secara langsung oleh mereka, baik dalam aspek ekonomi maupun mobilitas,” katanya.
Dampak Positif bagi Perekonomian dan Pariwisata
Pembangunan Jalan Pansela diyakini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi Kabupaten Blitar dan sekitarnya. Salah satu sektor yang diproyeksikan mengalami peningkatan adalah pariwisata.
Dengan akses yang lebih baik, wisatawan akan lebih mudah mencapai destinasi wisata pantai di sepanjang pesisir selatan, termasuk Pantai Serang, Pantai Tambakrejo, dan Pantai Pangi.
Selain itu, sektor perikanan dan pertanian juga akan mendapat manfaat besar dari proyek ini. Distribusi hasil pertanian dan perikanan ke pasar-pasar utama di Jawa Timur akan menjadi lebih efisien, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Tantangan yang Harus Diselesaikan
Meskipun progres pembangunan menunjukkan kemajuan, ada beberapa tantangan yang harus segera diatasi. Salah satunya adalah pembebasan lahan yang masih menjadi kendala di beberapa titik.
Beberapa pemilik lahan masih belum sepenuhnya sepakat dengan harga ganti rugi yang ditawarkan oleh pemerintah.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah bersama dengan pihak terkait berupaya untuk menyelesaikan negosiasi dengan pendekatan yang lebih humanis dan transparan.
Sekda Blitar juga menegaskan pentingnya komunikasi yang baik dengan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pembebasan lahan.
Selain itu, faktor cuaca juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengerjaan proyek ini. Curah hujan yang tinggi di beberapa bulan terakhir menghambat proses konstruksi di beberapa titik.
Oleh karena itu, kontraktor pelaksana diminta untuk menyusun strategi kerja yang lebih fleksibel agar target penyelesaian proyek tetap tercapai.
