BLITARHARIINI.COM – Kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Blitar hingga 300% diduga kuat terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025.
Warga geram lantaran kenaikan ini dilakukan tanpa sosialisasi memadai, membuat banyak yang merasa “ditipu diam-diam”.
Seorang warga Kelurahan Tawangsari memperlihatkan tagihan PBB-nya yang melonjak dari Rp13.000 menjadi Rp55.723.
“Ini bukan kenaikan wajar. Kami curiga ini cara pemerintah mengejar target PAD dengan mengorbankan rakyat kecil,” ujarnya.
Sebelumnya, Achmad Winarno, Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Bapenda Kabupaten Blitar, mengakui bahwa realisasi PAD masih terhimpun dari empat komponen Utama.
Keempat kompenen tersebut meliputi Pajak Daerah: Baru terealisasi 44,78%, Retribusi Daerah: Capaian 41,27%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah: 83%, Lain-lain PAD yang Sah: 202% (melampaui target).
“Kami masih terus berupaya meningkatkan penerimaan, khususnya dari sektor pajak dan retribusi,” ucapnya.
