BLITARHARINI.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, menegaskan pentingnya verifikasi data dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Pernyataan tersebut disampaikan Senin (11 Agustus 2025) di Kompleks Parlemen, setelah muncul laporan bahwa ribuan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta kalangan profesional lain tercatat sebagai penerima bantuan tersebut.
“Saya tetap menekankan, verifikasi data itu paling penting. Jangan sampai program‑program tersebut salah sasaran, di mana orang yang berhak tidak mendapatkan, sementara orang yang tidak berhak justru menerima,” ujarnya.
Puan menambahkan bahwa akurasi data harus menjadi pegangan utama bagi pemerintah. Ia meminta proses verifikasi dilakukan secara ketat, agar penerima BSU sepenuhnya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 10/2022.
Dalam peraturan tersebut, pegawai BUMN dapat menerima BSU apabila gaji di bawah ambang batas dan bukan merupakan PNS, TNI, atau Polri.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, telah menginstruksikan timnya untuk meneliti temuan 27.932 pegawai BUMN serta 7.479 dokter yang terindikasi menerima bantuan, guna memastikan tidak ada duplikasi atau data yang keliru.
“Data yang akurat adalah pegangan utama,” pungkas Puan, menegaskan bahwa DPR akan mengawasi proses verifikasi hingga akhir.
