BLITARHARIINI.COM – Politisi Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mengimbau agar Pemerintah menggunakan pendekatan humanis dan persuasif dalam menanggapi fenomena pengibaran bendera bajak laut anime “One Piece” yang dilakukan masyarakat jelang peringatan Kemerdekaan RI.
Andreas menegaskan pengibaran bendera tersebut bukan tindakan provokasi atau makar, melainkan ekspresi kebebasan berpendapat yang tidak melanggar hukum dan tidak menghina simbol kenegaraan.
Ia meminta agar Pemerintah tidak bersikap represif terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut.
“Tidak ada pelanggaran hukum maupun penghinaan terhadap bendera Merah Putih. Mereka menggunakan cara yang unik dalam menyampaikan aspirasi, yang wajar di era modern dan masyarakat yang makin terbuka,” kata Andreas yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Selasa (5/8).
Meski memberikan ruang kebebasan, Andreas juga mengimbau masyarakat untuk tetap mengutamakan pengibaran bendera Merah Putih saja selama bulan Agustus sebagai wujud hormat kepada perjuangan dan proklamasi kemerdekaan bangsa.
“Pengibaran Merah Putih harus menjadi prioritas di bulan suci kemerdekaan. Itu adalah bentuk penghormatan kita kepada jasa para pahlawan dan sebagai simbol persatuan nasional,” ujarnya.
Fenomena pengibaran bendera bajak laut anime “One Piece” ini dianggap oleh beberapa pihak sebagai simbol kritik sosial yang kental akan perlawanan terhadap ketidakadilan dan tuntutan perubahan sosial.
Andreas melihatnya sebagai kesempatan bagi Pemerintah untuk melakukan introspeksi dan membuka dialog dengan masyarakat secara lebih terbuka dan mendalam.
Tinggalkan Balasan