BLITARHARIINI.COM – Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menegaskan sudah saatnya jajaran direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diperbaharui menyusul lonjakan utang PLN yang sangat signifikan.
Ia mengkritik keras kepemimpinan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, baik dari sisi keuangan maupun tanggung jawab moral kepada publik.
“Utang PLN makin membengkak sampai Rp156 miliar setiap hari, ini jelas kegagalan manajemen yang berat. Selain itu, ada isu integritas direksi yang patut dicurigai, seperti kabar perjalanan pribadi Darmawan menggunakan uang perusahaan,” ujar Mufti dalam pernyataan resminya, Senin (4/8).
Data Center for Budget Analysis (CBA) menunjukkan utang PLN merangkak naik dari Rp655 triliun pada 2023 menjadi Rp711,2 triliun pada 2024 dengan penurunan laba sebesar Rp4,3 triliun. Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa kondisi perusahaan pelat merah ini tidak sehat secara finansial.
Mufti mengingatkan bahwa PLN sebagai perusahaan negara mempunyai tanggung jawab besar untuk memberikan layanan energi yang andal dan terjangkau kepada masyarakat. Namun, kondisi keuangan yang berat dan lemahnya tata kelola mengancam keberlangsungan perusahaan tersebut.
“Saya desak DPR dan pemerintah agar segera melakukan audit menyeluruh, mulai dari struktur keuangan hingga aspek moral dan integritas pimpinan. BUMN harus berjalan dengan prinsip akhlak, bukan akal-akalan,” katanya.
Menurut Mufti, perombakan di tingkat direksi perlu dilakukan agar PLN bisa melakukan perbaikan kredibilitas dan kinerja. “Sudah waktunya PLN dibongkar dan dibangun kembali dengan tata kelola yang lebih transparan dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Persoalan ini juga menjadi perhatian publik karena berpengaruh langsung terhadap pasokan listrik dan tarif yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.
Tinggalkan Balasan