Scroll untuk baca artikel
Nasional

Wakil Ketua DPR Minta Pengawasan Ketat di Program Makan Bergizi Gratis untuk Cegah Keracunan

×

Wakil Ketua DPR Minta Pengawasan Ketat di Program Makan Bergizi Gratis untuk Cegah Keracunan

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua DPR Minta Pengawasan Ketat di Program Makan Bergizi Gratis untuk Cegah Keracunan

BLITARHARIINI.COM – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyerukan audit menyeluruh terhadap kandungan gizi dan standar keamanan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan ini muncul menyusul maraknya insiden keracunan makanan dari paket MBG yang terjadi berulang kali di berbagai daerah, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Yahya menegaskan bahwa audit ini krusial agar makanan yang disajikan dalam program pemerintah tidak sekadar memenuhi kebutuhan nutrisi anak, melainkan juga aman dan bebas dari kontaminan berbahaya.

“Audit keamanan kandungan menu MBG menjadi langkah krusial untuk memastikan makanan yang diberikan tidak mengancam kesehatan anak-anak,” ujarnya, Senin (4/8/2025).

Kasus keracunan terbaru menimpa 186 siswa SMPN 8 Kota Kupang yang harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit akibat mengonsumsi daging sapi dan sayuran dari paket MBG. Gejala yang muncul meliputi mual, lemas, diare, dan dehidrasi.

Kejadian serupa juga terjadi di beberapa sekolah lain di Kupang dan wilayah sekitarnya, serta di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Keracunan ini bukan pertama kali terjadi di NTT. Sebelumnya, ditemukan daging ayam mentah dan helaian rambut dalam paket MBG yang dibagikan kepada siswa.

Kondisi tersebut memunculkan keresahan orang tua sehingga banyak yang melarang anak mereka mengonsumsi paket MBG dan memilih membekali anak dari rumah.

Fenomena serupa juga terjadi di Papua dan Jawa Tengah, mencatat adanya laporan keracunan menu MBG di sekolah-sekolah yang menunjukkan bahwa masalah keamanan pangan dalam program ini bersifat nasional.

Yahya mengingatkan pentingnya penerapan sistem pengawasan ketat dan terintegrasi dalam seluruh rantai distribusi makanan MBG, terutama di daerah rawan seperti NTT dan wilayah terpencil lainnya.

“Kelemahan dalam pengelolaan distribusi menjadi celah munculnya risiko keracunan,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Ia berharap pengawasan termasuk keterlibatan tenaga kesehatan daerah agar respons atas kasus keracunan bisa cepat dan tepat.

Pemerintah juga diminta mengintegrasikan audit, pengawasan, dan respons kesehatan secara holistik agar program MBG dapat berjalan aman dan efektif demi masa depan generasi penerus bangsa.

“Keberhasilan program bukan hanya kuantitas penerima manfaat, tapi terletak pada jaminan keamanan dan kesehatan anak,” pungkas Yahya.