BLITARHARIINI.COM – Pemerintah melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) memastikan kembali akan menyalurkan insentif bagi guru honorer atau non-ASN pada tahun 2025.
Proses pencairan insentif dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September 2025, sebagai salah satu bentuk apresiasi pemerintah terhadap tenaga pendidik yang belum berstatus pegawai negeri.
Tahun ini, jumlah guru non-ASN yang akan menerima insentif meningkat signifikan, yakni mencapai 341.248 orang.
Angka ini melonjak tajam jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencakup sekitar 67 ribu guru.
Kenaikan jumlah penerima ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memperluas bantuan kepada tenaga pendidik yang selama ini mempunyai peran penting dalam pendidikan nasional, meskipun bukan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang menjadi basis utama pemerintah dalam pengelolaan data pendidikan.
Untuk menjamin ketepatan sasaran distribusi, Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru melakukan proses sinkronisasi dan verifikasi data secara ketat.
Hal ini untuk memastikan bahwa hanya guru yang benar-benar memenuhi syarat yang dapat menerima insentif, serta menghindari tumpang tindih atau data ganda.
Sri Lestariningsih, Subkoordinator Aneka Tunjangan di Puslapdik, menyatakan bahwa proses verifikasi menjadi kunci utama dalam mekanisme penyaluran bantuan ini.
“Kami berusaha memastikan data yang kami gunakan valid dan terverifikasi agar bantuan tepat sasaran. Proses ini adalah hasil kolaborasi bersama Ditjen GTK dan menggunakan data Dapodik yang selalu terupdate,” ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.
Pemberian insentif ini diharapkan dapat memberikan daya dorong moral dan motivasi bagi para guru honorer yang selama ini tetap mengabdi demi kemajuan pendidikan di daerah masing-masing.
Dengan jumlah penerima yang meningkat drastis, pemerintah menunjukkan komitmen serius untuk memperbaiki kesejahteraan guru non-ASN di tengah tantangan pendidikan nasional yang makin kompleks.
Meski demikian, pemerintah tetap mengimbau para guru honorer agar memastikan kelengkapan dan validitas data mereka di sistem Dapodik dan Info GTK agar pencairan insentif dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
