BLITARHARIINI.COM – Wacana pemekaran wilayah kembali menjadi perhatian di Jawa Timur, khususnya terkait rencana pembentukan Kabupaten Blitar Selatan.
Pemekaran ini meliputi tujuh kecamatan, yakni Kademangan, Sutojayan, Binangun, Wates, Panggungrejo, Wonotirto, dan Bakung, yang diharapkan terbentuk menjadi kabupaten baru dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Sutojayan.
Dengan luas wilayah sekitar 728 km² dan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 315.709 jiwa pada akhir 2023, pembentukan Kabupaten Blitar Selatan diyakini dapat memberikan dampak positif, terutama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan pelayanan publik di wilayah selatan Kabupaten Blitar yang selama ini pelayanan cenderung terpusat di Kota Blitar.
Namun, pemekaran ini juga memunculkan kekhawatiran bahwa Kabupaten Blitar inti akan kehilangan sebagian besar penduduknya sehingga berpotensi menimbulkan tantangan baru dalam aspek ekonomi dan sosial. Kondisi ini bisa berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang tersisa.
Beberapa pihak memberikan pandangan bahwa pemekaran tersebut bisa menjadi solusi efektif untuk mempercepat pemerataan pembangunan serta akses layanan pemerintahan yang lebih optimal di wilayah luas dan geografis terpisah seperti Blitar Selatan.
Dengan pengelolaan yang lebih terfokus, tentu pelayanan publik di daerah tersebut dapat meningkat.
Di sisi lain, terdapat penilaian skeptis mengenai risiko meningkatnya pemborosan anggaran akibat munculnya pemerintahan baru serta kemungkinan munculnya ketimpangan pelayanan antar kabupaten.
Tanpa strategi pembangunan yang matang, wacana pemekaran ini belum tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Kunci keberhasilan pemekaran tersebut terletak pada kemampuan pemerintah daerah untuk menjamin manfaat nyata bagi warga, mulai dari peningkatan kualitas hidup, layanan pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal. Pemekaran harus membawa perubahan positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Wacana pemekaran Kabupaten Blitar Selatan perlu dikaji secara mendalam oleh berbagai pihak untuk memastikan bahwa proses ini tidak semata perpecahan administratif, melainkan juga langkah strategis yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat.
Meski masih menjadi perdebatan, wacana ini akan tetap menjadi fokus perhatian hingga keputusan final diambil, terutama terkait apakah pemekaran tersebut dapat memenuhi janji meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau justru menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan.
Waktu dan proses evaluasi yang cermat akan menjawab apakah pemekaran Kabupaten Blitar Selatan di Jawa Timur benar-benar membawa manfaat yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
