BLITARHARIINI.COM – DPRD Kabupaten Blitar dalam beberapa hari terakhir menjadi pusat perhatian dan perbincangan masyarakat.
Hal ini menyusul adanya dugaan ulah salah satu oknum anggota DPRD yang diduga telah menelantarkan istri siri beserta anak mereka.
Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Blitar mengakui sudah menerima pengaduan resmi terkait diduga pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota dewan tersebut.
Saat ini, BK tengah menelaah laporan dan mempersiapkan proses klarifikasi sebagai tindak lanjut dari kasus ini.
“Memang ada laporan. Saat ini kami dari BK tengah bersiap untuk klarifikasi,” ungkap Ketua BK, Anik Wahjuningsih, Senin (21/7/2025).
Dalam tahapan klarifikasi yang akan dilakukan, BK berencana untuk mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak, termasuk pengadu dan teradu.
Proses ini diharapkan dapat membuka fakta dan data terkait kejadian sebenarnya. Sebelum melangkah lebih lanjut, BK harus memperoleh persetujuan dari pimpinan dewan agar proses klarifikasi dapat berjalan sesuai prosedur.
Anik menambahkan, BK juga mempertimbangkan kode etik DPRD sebagai landasan dalam menangani laporan ini. Pimpinan dewan telah memberikan arahan kepada BK untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan serius.
“BK berkomitmen menyelesaikan aduan ini dengan seadil-adilnya. Jika proses berjalan buntu tanpa solusi, maka kasus ini akan dilimpahkan ke partai pengusung anggota dewan yang bersangkutan. Fraksi nantinya akan menentukan sikap terkait sanksi yang akan dijatuhkan,” jelas Anik.
Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa inti masalah bermula dari konflik rumah tangga antara oknum anggota dewan dengan istrinya yang sah secara siri. Pernikahan tersebut terjadi pada 2022 dan dari pernikahan ini dikaruniai satu anak.
Namun dalam perjalanan pernikahan tersebut, terjadi konflik yang semakin memburuk hingga sang istri akhirnya melaporkan kepada pihak DPRD. Dugaan penelantaran menjadi sorotan utama laporan yang masuk ke BK DPRD Kabupaten Blitar.
Kasus ini menjadi perbincangan hangat masyarakat, tidak hanya karena sengketa rumah tangga oknum anggota DPRD, tetapi juga berkaitan dengan integritas dan tanggung jawab moral seorang wakil rakyat.
BK DPRD Kabupaten Blitar berharap proses klarifikasi dan tindak lanjut akan memberikan kejelasan serta solusi yang adil demi menjaga nama baik institusi maupun kepentingan sosial yang terkait.
