Scroll untuk baca artikel
Blitar Hari ini

Mogok Massal Transportasi Online: pengemudi Ojol dan Kurir Serukan 5 Tuntutan ke Presiden

×

Mogok Massal Transportasi Online: pengemudi Ojol dan Kurir Serukan 5 Tuntutan ke Presiden

Sebarkan artikel ini
Mogok Massal Transportasi Online: pengemudi Ojol dan Kurir Serukan 5 Tuntutan ke Presiden

BLITARHARIINI.COM – Gerakan mogok massal alias offbid dilakukan oleh para pengemudi ojek online (ojol), taksi online, hingga kurir daring yang menamakan diri sebagai “Korban Aplikator”.

Aksi demo yang dipusatkan di depan Istana Negara Jakarta ini diperkirakan melibatkan sekitar 50 ribu mitra pengemudi, Senin (21/7/2025).

Mereka mengimbau masyarakat pengguna layanan ojol, taksi online, dan kurir agar bersiap dan menyesuaikan kebutuhan transportasi karena sebagian besar mitra akan turun melakukan pemogokan.

Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, mengungkapkan aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan yang selama ini dialami para pengemudi dan kurir online.

Mereka menilai pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, tidak responsif terhadap tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Bahkan keputusan menaikkan tarif ojol hingga 15 persen dianggap kontra produktif sehingga memicu demonstrasi besar-besaran.

Lima Tuntutan Utama Aksi 217

Dalam konferensi pers yang dikutip dari keterangan resmi, Igun menyampaikan lima tuntutan yang akan disuarakan pada aksi hari ini:

  1. Negara harus menghadirkan Undang-Undang khusus transportasi online atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).
  2. Pembagian hasil antara driver dan aplikator harus proporsional, yakni driver mendapatkan 90 persen dan aplikator 10 persen.
  3. Pemerintah harus membuat aturan tarif untuk antar barang dan makanan yang jelas dan adil.
  4. Dilakukan audit investigatif terhadap aplikator agar transparansi terjaga.
  5. Penghapusan sistem Aceng, Slot, Hub, Multi Order, Member, dan pengkotak-kotakan sehingga seluruh driver menjadi reguler kembali.

Kritik terhadap Menteri Perhubungan dan Presiden

Igun juga menyayangkan sikap Menteri Perhubungan yang dianggap membiarkan situasi ini sampai memuncak menjadi Aksi 217.

Ia meminta pertanggungjawaban langsung dari Presiden Prabowo Subianto atas masalah yang dinilai sudah seharusnya dapat diselesaikan sejak Mei 2025.

“Masyarakat akan melihat kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai tidak konkrit jika permasalahan ini tidak diselesaikan dengan baik,” ujar Igun.

Ancaman Aksi Berkelanjutan

Lebih jauh, Igun menegaskan bahwa jika tuntutan tidak dipenuhi, Aksi 217 bukanlah yang terakhir. Pengemudi online dari berbagai daerah di Indonesia dipastikan akan turun dalam aksi bergelombang dari Agustus hingga Desember 2025 dengan beragam aliansi.