BLTARHARIINI.COM – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blitar kembali menjadi sorotan setelah anggaran APBD yang digelontorkan mencapai rekor tertinggi Rp2,7 miliar pada 2025, justru berbanding terbalik dengan prestasi kontingen Blitar di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur 2025.
Alih-alih mencatatkan peningkatan, Blitar malah terpuruk di peringkat ke-14, turun drastis dari posisi ke-8 pada edisi sebelumnya.
Anggaran Membengkak, Prestasi Merosot
Data resmi Dispora Blitar menunjukkan, kontingen Blitar hanya mampu mengumpulkan 19 emas, 22 perak, dan 43 perunggu di Porprov Jatim 2025. Padahal, pada Porprov sebelumnya, mereka meraih 27 emas dan finis di posisi ke-8.
“Kabupaten Blitar hanya meraih 19 emas, 22 perak, dan 43 perunggu. Peringkat ke-14,” ungkap Kepala Dispora Blitar, Anindya Putra Robertus, Sabtu (5/7/2025).
Ironisnya, kegagalan ini terjadi di tengah suntikan dana APBD terbesar dalam sejarah KONI Blitar, yakni Rp2,7 miliar. Publik pun mempertanyakan: ke mana larinya uang rakyat itu?
Kepengurusan Baru KONI Blitar Dipertanyakan
Kinerja buruk ini semakin mencolok mengingat kepengurusan baru KONI Blitar hanya punya waktu 1 bulan untuk persiapan.
Namun, alih-alih fokus pada pembinaan atlet, muncul dugaan penggunaan dana yang tidak efektif.
DPRD dan Masyarakat Blitar Menuntut Audit
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifai menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh pada KONI Kabupaten Blitar.
“Perlu adanya evaluasi secara menyeluruh,” katanya.
Ia juga mendesak adanya audit menyeluruh terhadap penggunaan dana KONI.
“Dana APBD sebesar Rp2,7 miliar harus dipertanggungjawabkan. Jika ada indikasi penyimpangan, harus ada tindakan tegas,” tegasnya.
Pemkab Blitar Diminta Evaluasi Kinerja KONI
Masyarakat Blitar mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar untuk mengevaluasi kinerja KONI.
Jika terbukti tidak mampu mengelola dana dengan baik, alokasi APBD sebaiknya dialihkan ke program lain yang lebih bermanfaat bagi atlet dan pembinaan olahraga di tingkat akar rumput.
“Kami butuh transparansi. Jangan sampai uang rakyat habis, tapi prestasi malah jatuh,” ujar seorang orang tua atlet yang enggan disebut namanya.
Akan Ada Investigasi Lebih Lanjut?
Lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman diharapkan turun tangan untuk mengusut dugaan pemborosan APBD ini.
Jika ditemukan pelanggaran, tidak hanya pertanggungjawaban keuangan yang harus dilakukan, tetapi juga evaluasi struktural kepengurusan KONI Blitar.
