BLTARHARIINI.COM – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Blitar, Anindya Putra Robertus, terpaksa menelan pil pahit atas kegagalan kontingen daerah di Porprov Jatim 2025.
Saat dikonfirmasi via telepon pada Sabtu (5/7/2025), ia mengakui prestasi Blitar yang terpuruk di peringkat 14 jauh dari target 5 besar yang pernah dijanjikan.
Namun, alasan yang dilontarkannya justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan ketimbang solusi.
“Persiapan kita hanya satu bulan,” kilah Anindya, mencoba menjelaskan kegagalan ini.
“Ada pergantian pengurus KONI sekitar sebulan sebelum keberangkatan. Akibatnya, monitoring terhadap para atlet dan kesiapan cabang olahraga tidak bisa maksimal,” tambahnya.
Pernyataan ini mengundang skeptisisme. Jika pergantian pengurus terjadi mendadak, mengapa tidak ada langkah antisipasi?
Apakah Dispora dan KONI tidak memiliki sistem yang memadai untuk menghadapi situasi darurat semacam ini?
Yang lebih memprihatinkan, alasan “waktu persiapan singkat” justru memperlihatkan buruknya perencanaan dan koordinasi antarlembaga.
Porprov bukanlah ajang dadakan jadwalnya telah diketahui jauh hari. Jika pergantian pengurus KONI benar-benar mengganggu persiapan, mengapa tidak ada upaya percepatan atau mitigasi risiko? Atau jangan-jangan, ini sekadar dalih untuk menutupi kelalaian struktural yang lebih serius?
Namun, nyatanya, tambahan dana itu tidak berkorelasi dengan peningkatan prestasi. Di mana larinya anggaran tersebut? Apakah digunakan untuk pelatihan intensif atlet, atau justru terkuras untuk hal-hal yang tidak produktif?
Anindya sama sekali tidak memberikan penjelasan rinci, yang semakin menguatkan kesan tidak transparannya pengelolaan dana olahraga di Blitar.
Selain itu, pernyataan Anindya tentang “monitoring yang tidak maksimal” justru mengkonfirmasi betapa lemahnya sistem pembinaan atlet di Blitar.
Bagaimana mungkin sebuah daerah yang pernah meraih 27 emas di Porprov sebelumnya bisa kehilangan arah hanya karena pergantian pengurus? Ini menunjukkan ketergantungan yang berlebihan pada individu, bukan sistem.
Padahal, pembinaan olahraga seharusnya berjalan berkelanjutan, terlepas dari ada atau tidaknya pergantian pejabat.
Yang paling menyedihkan, kegagalan ini terjadi di bawah kepemimpinan Beky Herdihansah sebagai Ketua KONI yang juga menjabat Wakil Bupati.
Artinya, ada dukungan politik dan anggaran yang seharusnya memudahkan koordinasi. Namun, alih-alih memanfaatkan posisinya, Beky justru terlihat lebih sibuk berjanji daripada bekerja.
Ia mengubah target dari 5 besar menjadi 7 besar, dan akhirnya Blitar bahkan gagal masuk 10 besar.
Pertanyaan besarnya: Apakah Anindya dan Beky akan bertanggung jawab atas kegagalan ini, atau hanya saling lempar tudingan
Masyarakat Blitar berhak mendapatkan penjelasan yang transparan, bukan sekadar alasan yang terdengar seperti pembenaran atas ketidakmampuan.
