BLITARHARIINI.COM – Penunjukan Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, sebagai Ketua KONI Kabupaten Blitar periode 2025-2029 menimbulkan pertanyaan serius mengenai potensi konflik kepentingan.
Bukannya menjadi solusi, penggabungan jabatan politik dan organisasi olahraga ini justru bisa menimbulkan tumpang tindih kepentingan yang merugikan transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan olahraga di daerah.
Bupati Rijanto memberikan kepercayaan penuh kepada Beky, dengan alasan semangat yang luar biasa. Namun, optimisme tersebut tampak terlalu dini dan berisiko.
“Pengurus kemarin bagus tapi ini nampaknya punya semangat yang plus ya, apalagi Ketua KONI-nya jambul biru, Wakil Bupati Blitar yang tentunya beliau punya semangat yang luar biasa untuk memajukan daerah kita,” kata Rijanto.
Salah satu hal yang paling mengkhawatirkan adalah lonjakan anggaran persiapan Porprov Jawa Timur 2025 yang melonjak hingga Rp2,7 miliar, jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, tidak ada penjelasan rinci mengenai penggunaan dana tersebut, sehingga menimbulkan kecurigaan akan potensi pemborosan atau penyalahgunaan anggaran.
Beky Herdihansah sendiri mengakui kenaikan anggaran tersebut, dengan harapan akan lebih berprestasi.
“Harapan kita ke depan agar atlet atlet di Kabupaten Blitar agar lebih berprestasi bisa meraih medali emas yang lebih banyak,” katanya.
Namun, tanpa transparansi yang jelas, pernyataan ini sulit dipercaya dan justru menimbulkan kekhawatiran bahwa dana besar tersebut tidak akan dikelola secara efektif.
Target KONI Kabupaten Blitar untuk masuk 5 besar Porprov Jawa Timur di bawah kepemimpinan Beky juga patut dipertanyakan.
Mengingat kondisi olahraga di Kabupaten Blitar yang selama ini belum menunjukkan prestasi signifikan, target tersebut terkesan terlalu ambisius dan tidak realistis.
Beky sangat optimis dan bahkan berjanji akan memberikan insentif pribadi kepada atlet berprestasi.
“Ya, nanti cabang olahraga yang berprestasi, atlet yang berprestasi akan kita kasih reward kalau dari APBD tidak cukup kita akan kasih uang pribadi,” ujarnya.
Janji ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai kemampuan finansial dan komitmen jangka panjang Beky dalam mendukung atlet, serta apakah insentif pribadi ini cukup untuk mendorong prestasi yang diharapkan.
Penunjukan Wakil Bupati Beky Herdihansah sebagai Ketua KONI Kabupaten Blitar membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
Dari potensi konflik kepentingan, kenaikan anggaran yang mencurigakan, hingga target yang terlalu tinggi tanpa dasar kuat, semua ini menunjukkan bahwa kepemimpinan KONI Blitar ke depan penuh dengan tantangan dan risiko kegagalan.
Alih-alih menjadi momentum kemajuan, penunjukan ini berpotensi menjadi beban baru yang justru menghambat perkembangan olahraga di Kabupaten Blitar.
